Pemerintah Pusat memutuskan bahwa penghapusan staf kehormatan akan berlaku selambat -lambatnya akhir November 2023.
Keputusan Pemerintah mengenai pemindahan staf kehormatan yang terkandung dalam surat edaran Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi b/185/m.sm.02.03/2022. Namun, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor telah menekankan bahwa ia tidak akan menghapus kehormatan di daerahnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur memiliki cara untuk mempertahankan karyawan kehormatan mereka sehingga mereka dapat terus bekerja, yaitu mencoba meningkatkan status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau melalui outsourcing.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sekarang membuka program bimbingan kepada karyawan kehormatan mereka untuk melewati seleksi menjadi PPPK. Program panduan segera dijalankan melalui Biro ADPIM Kalimantan East Kalimantan.
"Kami sedang mencari solusi sehingga semua dapat lulus dengan program bimbingan, salah satu contoh adalah panduan uji bantuan komputer atau tes kucing, termasuk wawasan nasional," kata Kepala Penulis Kalimantan Timur ADPIM ADPIM Syafranuddin melalui tertulisnya Pernyataan diterima pada hari Sabtu (6/18).
Pria yang akrab bernama Ivan mengatakan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari keinginan gubernur Kalimantan Timur yang memilih untuk tidak menghapus non-asn dari lingkungan pemerintahnya. Bagi mereka, karyawan kehormatan yang telah lama bekerja tentu sangat baik dan mampu melayani.
Tetapi ada masalah lain, ketika tes pengetahuan tentu didasarkan pada komputer, karyawan kehormatan akan ditinggalkan oleh anak -anak muda. "Jadi kami akan memprogram bimbingan bimbingan agar non-ASN dapat melewati PPPK, terutama di dalam Sekretariat Regional atau Kantor Gubernur terlebih dahulu," kata juru bicara gubernur Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, bimbingan belajar ini penting untuk dilakukan, terutama non-ASN di sekretariat regional menjangkau sekitar 300 orang. Bahkan, saat mengikuti tes CPN beberapa tahun yang lalu hanya sedikit yang bisa melarikan diri. "Artinya, Biro ADPIM berusaha memenuhi persyaratan standar untuk masuk dan melewati PPPK. Harapan kami tahun ini dapat diterapkan," kata Ivan. (Berita Informan)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Mempersiapkan program sehingga semua kehormatan dapat melewati seleksi PPPK